penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa. Penjelasan. penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau Desa dari pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. /Kota; 4. Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa,serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut. Pemerintahan Daerah, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. asas subsidiaritas dan pelaksanaan Penugasan dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. 8 Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (A PBN) yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Tugas Pembantuan adalah penugasan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Perhatikan pernyataan berikut. 10. Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. BAB III. 7 Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Perbandingan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat. Tugas dan kewajiban. Guru SDN 214/IX Bukit Jaya, Muaro Jambi, Provinsi Jambi . com - Pemerintahan dibagi berdasarkan wilayah, salah satunya adalah Pemerintahan Desa. 83 Ridwan, Hukum Administrasi…Op. 1 2 3 identifikasi dan inventarisasi kewenangan menteri membentuk kelompok kerja. E. Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepala instansi vertical, dan serta melaksanakan tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepala daerah dan atau desa dari pemerintahan Provinsi kepada Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi: a. Pasal 2 (1) Kementerian melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Menteri kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Logemann dalam Hanif Nurcholis membagi Desentralisasi menjadi dua macam :. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. 19. , hlm. harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu; k. Daerah Otonom. Penjelasan. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas. Visi mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran daerahdilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; b. 4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari. Nasional dan/atau RPJP Provinsi; b. Tahun 2004 tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah termasuk wilayah yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. 18. Sentralisasi menurut para ahli Menurut J. Pasal 7 UU Desa mengatur bahwa Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat13. penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/ atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten. 25 June 2014. Lebih lanjut menurut Manan (2001;147),2. 7. 17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang. melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dengan otonomi daerah. 5. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (uu pemerintah daerah). Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 25 June 2014. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Di Kabupaten Konawe Utara tidak ditemukan data adanya penugasan dari Provinsi kepada Desa. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabu-paten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk. Tugas Pembantuan adalah penugasan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Tugas pembantuan , adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau. 17. Pemerintah Desa Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, seorang ahli sosiologi mengemukakan17. Menurut pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan. Fungsi legislasi b. UU desa. [ 1] Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup. (2) Kegiatan pembangunan dan pengembangan. Bisa juga dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi. Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah. [ 1] Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai. 11. kepada pemerintah kabupaten kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten kota kepada desa. Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Halaman all. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas. Penugasan dari pemerinta provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa,serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu - 19613… nishrina12 nishrina12 19. Pengertian dan ciri-ciri tugas pembantuan telah diketahui, di bawah ini adalah beberapa contohnya: 1. Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan Amanat Pasal 18Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada derah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Undang-Undang No. kelompok kerja ditetapkan dengan keputusan menteri. pemerintah (pusatDekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 11. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan. Inspektorat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota mempunyai fungsi sebagai lembaga internal auditor pemerintah provinsi untuk mengawasi urusan pemerintahan baik pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Hallo Vindy A, kakak bantu jawab ya. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota, dan/atau Desa. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Baca halaman bantuan ini sebelum mulai merapikan. id urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Januari 2008 telah terbentuk 8 Provinsi, 134 Kabupaten dan 23 Kota sebagai hasil pemekaran (Pratikno dalam Suryanto, 2008). Sentralisasi. Pengertian yang lebih lengkap tentang tugas pembantuan disebutkan dalam Pasal 1 huruf 2kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. penyelenggaraan Dekonsentrasi. asas –. yang didanai dari APBD. pemerintah pusat kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pasal 22Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1, serta Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa. Dasar Pengetahuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu; 16. BAB III PENGANGGARAN ALOKASI DANA DESA Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah. See full list on danisuluhpermadi. 13. Dengan adanya aturan ini, penanggung jawab perikanan setempat merancang aturan manajemen dan praktek pengelolaan sektor perikanan dengan berdasarkan pada kearifan lokal dan juga. asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Tugas Pembantuan Yang Diterima Selama tahun 2006, penyelenggaran. 8. 13. 32 Tahun 2004). urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. kepatuhan. 11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Daerah kabupaten/kota terbagi lagi atas kecamatan yang terdiri dari kelurahan atau desa. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. 25. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten atau Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. 11. Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Perangkat daerah Kabupaten Bima adalah unsur pembantu kepala daerah dalam. 32 Tahun 2004 Pasal 2 (1). Desa adalah desa dan desa adat a tau yang disebutPenugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut tugas pembantuan. Adapun tugas pembantuan didefenisikan sebagai penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau Desa serta dari kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugashubungan pusat dan daerah (pusat dengan provinsi, kota/kabupaten, provinsi dengan kota/kabupaten) 7. Dalam hal ini, desa menjadi bagian yang sangat penting bagi pemerintah propinsi dan atau. Perangkat daerah Kabupaten Bima adalah unsur pembantu kepalasebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (pasal 1 angka 8). Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabu-paten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menye-lenggarakan urusan pemerintahan dan pem-bangunan yang disertai dengan. 13. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan. 3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan. Alokasi APBN; 3. Di dalam UUD 1945, diaturdidalamBab VI denganjudul “ pemerintah Daerah” Pasal 18. Ciri-ciri Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari. 11. 10. Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah teretntu. 1. Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabu-paten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menye-lenggarakan urusan pemerintahan dan pem-bangunan yang disertai dengan. 10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Tujuan Otonomi Daerah. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkanTugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari. 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Ayat (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu TUGAS PEMBANTUAN Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kab,kota dan desa atau dari Kab, kota kepada desa untuk melaksanakan. Ketentuan ini diubah sebagian dengan UU Nomor 11 Tahun. provinsi lebih luas dibandingkan dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanannya kepada. 11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Penjelasan : Ayat (1): Cukup Jelas. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. A. memberatkan tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat. kabupaten/kota. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pasal 2 Penugasan dari pemerintah daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pada UU Nomor 22 tahun 1999,tidak terdapat bab secara khusus yang mengatur tentang tugas pembantuan. penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. 3. 5.